JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai sistem demokrasi di Indonesia saat ini sering kali membawa dampak negatif.

Salah satunya terkait pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat, baik untuk pemilihan bupati, wali kota, gubernur, maupun presiden.

"Jangan mimpi jadi presiden kalau enggak punya duit Rp 10 triliun. Jangan mimpi jadi gubernur kalau enggak punya duit Rp 100 miliar, minimal," kata Muhaimin saat membuka Halaqoh Ulama Rakyat, di Jakarta, Senin (28/11/2016).

Muhaimin pun menceritakan salah satu pengalaman mencalonkan kadernya, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKB Kalimantan Selatan Zairullah Azhar, yang maju sebagai calon gubernur di daerah itu.

Menurut dia, salah satu pesaing meminta calon yang diusung PKB itu untuk mundur, dengan imbalan akan diganti semua ongkos pencalonannya.

"Saya sih tertarik karena di antara pengganti biaya itu, ketua umumnya dapat jatah," kata Muhaimin disambut tawa hadirin.

Namun, calon yang diusung PKB tersebut tetap ngotot ingin bertarung sampai pemilihan. Sebab, survei menunjukkan bahwa ia akan memenangi pertarungan.

Akan tetapi, pada kenyataannya, calon tersebut justru berada pada posisi buncit.

"Karena pada hari H setiap pemilih ada yang dikasih Rp 100.000 sampai Rp 300.000. Ini kenyataan yang kami hadapi," ucap Muhaimin.

Muhaimin pun meminta para kiai dan ulama yang hadir dalam acara tersebut untuk berdiskusi dan memberikan masukan kepada PKB mengenai sistem demokrasi di Indonesia.

Nantinya, usulan yang disampaikan para ulama akan diperjuangkan oleh PKB melalui jalur eksekutif dan legislatif.


sumber : KOMPAS.com