Advertisement
BERITA UTAMA
Home » Berita » BERITA UTAMA » Dua Warga Ngaku Bayar Rp800 Ribu Urus SIM C, Satpas Polres Binjai Disorot!

Dua Warga Ngaku Bayar Rp800 Ribu Urus SIM C, Satpas Polres Binjai Disorot!

BANYAK.CAKAP – Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Binjai tengah menjadi sorotan publik.Hal ini menyusul beredarnya sejumlah video di media sosial yang memperlihatkan pengakuan warga terkait dugaan pungutan sebesar Rp800 ribu dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) C.

Dalam video yang beredar, seorang pria bernama Herman secara terbuka mengaku telah mengeluarkan uang sebesar Rp800 ribu untuk memperoleh SIM C di Satpas Polres Binjai.

Herman menyebutkan, pembayaran tersebut dilakukannya pada Senin, 9 November 2026.

Bahkan, dalam rekaman video itu terlihat dirinya menyerahkan sejumlah lembar uang pecahan Rp100 ribu kepada seorang perempuan yang disebut sebagai pegawai Satpas Polres Binjai.

Tak hanya mengungkapkan besaran uang yang dibayarkan, Herman juga menyampaikan pengakuan yang tak kalah mengejutkan, dia mengaku tidak mengikuti tahapan ujian dalam proses penerbitan SIM tersebut.

Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana, Rico Waas: Keselamatan Warga Prioritas Utama

Pengakuan itu pun memunculkan pertanyaan mengenai prosedur pelayanan penerbitan SIM di Satpas Polres Binjai, khususnya terkait transparansi biaya dan kepatuhan terhadap mekanisme yang telah ditetapkan.

Sorotan serupa juga muncul dari unggahan video lain di Instagram, dalam rekaman tersebut, seorang perempuan turut mengaku harus membayar Rp800 ribu ketika mengurus SIM C di Satpas Polres Binjai.

Munculnya lebih dari satu pengakuan warga dengan nominal pembayaran yang sama menjadi persoalan yang membutuhkan penjelasan terbuka dari pihak kepolisian.

Menanggapi video viral tersebut, Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Binjai, AKP Janitra Giri Satya, menegaskan bahwa biaya resmi penerbitan SIM C telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurutnya, tarif resmi penerbitan SIM C baru sebesar Rp100 ribu, sedangkan untuk perpanjangan sebesar Rp75 ribu yang dilakukan secara non-tunai dan langsung masuk ke kas negara.

Dekat dengan Masyarakat, Bid Humas Polda Sumut Gelar Aksi Sosial Jumat Berkah Berbagi Nasi Kotak

“Di luar biaya PNBP tersebut, termasuk tes kesehatan, psikologi, dan asuransi yang menjadi persyaratan, tidak ada biaya tambahan lain yang dibenarkan,” tegas Janitra, Minggu (15/11/2026).

Terkait pengakuan warga yang menyebut dapat memperoleh SIM tanpa mengikuti ujian, Janitra menyatakan bahwa secara administratif seluruh proses penerbitan SIM C di Satpas Polres Binjai telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tahapan ujian yang berlaku.

Pihaknya, kata dia, tengah melakukan penelusuran terhadap data pemohon pada tanggal yang disebutkan dalam video viral tersebut.

“Sejauh ini belum ditemukan adanya pemohon yang lolos tanpa melalui ujian sesuai prosedur,” ungkapnya.

Meski demikian, Satlantas Polres Binjai mengaku tidak tinggal diam menyikapi tudingan yang berkembang di tengah masyarakat.

Transformasi Medan di Tangan Rico Waas: Dari Pembenahan Infrastruktur Hingga Digitalisasi Pelayanan

Sebagai bentuk transparansi, pihaknya telah menggandeng Seksi Profesi dan Pengamanan (Sie Propam) Polres Binjai untuk melakukan pemeriksaan internal.

Pemeriksaan tersebut meliputi klarifikasi terhadap personel yang bertugas serta pemohon yang diduga mengalami atau mengetahui langsung praktik pembayaran sebagaimana diungkapkan dalam video.

Janitra menegaskan, apabila nantinya ditemukan anggota yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur, pihaknya akan mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya rekayasa atau informasi palsu yang dilakukan pihak luar, persoalan tersebut juga akan diproses sesuai ketentuan hukum.

“Kami berkomitmen menjaga pelayanan publik yang optimal dan transparan,” ujarnya.

Kini, masyarakat menanti hasil penelusuran dan pemeriksaan internal yang dilakukan Polres Binjai.

Sebab, persoalan ini bukan sekadar menyangkut besaran biaya pengurusan SIM, tetapi juga menyangkut kepastian prosedur, transparansi pelayanan, serta kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Rel

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

× Advertisement
× Advertisement