BANYAK CAKAP — Langkah tegas diambil oleh Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang berinisial “DMN” alias R dijadwalkan memenuhi panggilan penyidik pada Kamis, 20 Agustus 2026. Pemanggilan ini dilayangkan untuk meminta keterangan mendalam terkait dugaan penyelewengan dana Pokok Pikiran (Pokir).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, surat pemanggilan tersebut telah disampaikan ke Sekretariat DPRK Sabang dan diterima langsung oleh yang bersangkutan. Kasus ini sontak menjadi sorotan tajam publik dan viral di berbagai platform media sosial setelah mencuat ke permukaan, termasuk menyoroti apakah penyelidikan ini berakar dari laporan lembaga swadaya masyarakat atau temuan pengembangan lainnya.
Desakan Transparansi Publik
Mengingat isu ini telah menjadi diskursus luas di tengah masyarakat Sabang, berbagai pihak mendesak Kejari Sabang untuk segera menggelar konferensi pers. Langkah keterbukaan ini dinilai krusial guna menghindari berkembangnya spekulasi liar serta desas-desus yang tidak akurat di tengah publik.
Hingga Rabu malam menjelang hari pemeriksaan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi resmi kepada jajaran Kejari Sabang melalui saluran komunikasi terkait kepastian kehadiran sang legislator. Awak media tetap menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dengan membuka ruang seluas-luasnya bagi hak jawab dan hak koreksi dari seluruh pihak yang namanya tercantum atau berkaitan langsung dalam pemberitaan ini.
Jabatan Politik Bukan Benteng Hukum
Sorotan serius yang diarahkan kepada pemanggilan seorang wakil rakyat ini kembali menegaskan prinsip dasar negara hukum: jabatan politik dan kekuasaan bukanlah perisai atau benteng yang kebal dari hukum.
Kendati demikian, dalam memandang proses penegakan hukum yang sedang berjalan, seluruh pihak diimbau untuk tetap menempatkan perkara ini dalam koridor asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), sembari menunggu pernyataan resmi dari instansi penegak hukum terkait status maupun materi pemeriksaan yang tengah didalami.
Masyarakat Sabang kini menanti komitmen transparansi dari Kejari Sabang untuk membeberkan duduk perkara secara utuh demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum di Kota Sabang.
Komentar